(tulisan dalam bentuk makalah yang disampaikan Pitoyo Amrih sebagai salah satu pembicara dalam diskusi berjudul “Anak Muda Membangun Kota Solo” sebagai tindak lanjut atas wacana “Revolusi Budaya” yang disampaikan Walikota Solo, di Balai Soedjatmoko, Solo, hari Minggu tanggal 5 Desember 2010)

Tantangan akan perlunya sebuah revolusi budaya adalah hal yang perlu dicermati. Hal ini bisa dipahami karena satu pihak saat ini, Solo yang secara historis, harus mau dan selalu menyandang predikat Kota Budaya. Dengan mengusung visi menuju Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Olahraga (sesuai visi misi kota Surakarta). Sementara di lain pihak, muncul semangat menjawab tantangan kemajuan teknologi modern yang juga ingin menjadikan Solo sebagai kota berbasis teknologi informasi dalam rangka upaya peningkatan daya saing global di bidang Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Olahraga, itu sendiri.

Hal ini sepertinya menjadi sesuatu yang sulit ketika kita masih berkutat pada paradigma lama yang menarik garis tegas definisi budaya dengan definisi teknologi. Pemahaman awam memang melihat budaya lebih kepada entitas seni, dimana produk-produknya dianggap sesuatu yang masih bersifat imajinatif, bukan sebuah hal yang aplikatif langsung dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan. Sehingga orang lebih mengenal budaya pada produk-produk sastra, seni rupa, seni pentas, filsafat, kegiatan ritual. Contoh mudahnya kita bisa melihat persepsi banyak orang akan budaya langsung mengarah pada Batik, Wayang, Ritual Adat, dan Kraton.

Membutuhkan upaya pemikiran yang tidak sederhana ketika kita harus menarik garis antara hal diatas dengan teknologi modern  yang saat ini berisi persepsi akan teknologi informasi yang diwakili oleh perkembangan begitu pesat alat bantu komputer, telepon selular, internet, modern-gadget. Juga produk teknologi terapan lain yang bisa langsung bisa diambil nilai tambahnya, seperti teknologi otomotif, teknologi bangunan, jalan dan prasarana, teknologi biokimia, teknologi nano.

Sampai di sini mungkin kita perlu kembali memaknai definisi filosofis dari ‘budaya’ itu sendiri, yaitu hasil kreatif budi daya pikiran manusia. Dimana budaya bisa berarti budi daya pikiran manusia yang berada dilingkaran soft-competency manusia melalui ide, komunikasi dan pemberdayaan akan nilai-nilai (yang bisa dilakukan dengan cara memelihara produk-produk –yang saat ini kita persepsikan sebagai- budaya) untuk selalu memperbaiki hakekat kehidupannya. Juga budaya bisa berarti hal-hal yang berada di lingkaran knowledge dan skill manusia, yang termanfaatkan dalam budi daya teknologi, untuk memperbaiki kualitas penghidupan manusia.

Dari renungan di atas, perlahan kita bisa mulai menjamah pemahaman bahwa sebenarnya budaya tidak harus mengalami keterasingan di sebuah tata kehidupan modern yang melaju dengan ilmu dan teknologi. Karena ilmu dan teknologi juga merupakan bagian dari budi daya manusia. Sehingga ilmu dan teknologi juga merupakan produk budaya. Produk budaya yang kebetulan lebih memakai pengetahuan dan ketrampilan dalam pengembangannya tinimbang akan kajian nilai-nilai dalam masyarakat.

Ilmu dan teknologi yang berkembang bisa jadi mengalami daur hidup tertentu. Dulu kita pernah mendengar kejayaan teknologi radio transistor, yang saat ini hanya ada di museum sebagai bagian dari catatan sejarah. Mikroprosesor sebuah komputer begitu pesat semakin maju. Sekarang terkesan begitu canggih, esok hari sudah usang.

Berbeda dengan kajian dan media pengkomunikasi nilai-nilai yang saat ini kita kelompokkan secara eksklusif sebagai produk budaya. Sebuah nilai bergerak dan berkembang ke segala arah. Semakin didikusikan, ditelaah, dikembangkan, tidak membuat nilai-nilai terdahulu menjadi usang. Bahkan bisa jadi nilai-nilai baru tersegarkan oleh kajian nilai-nilai lama. Atau beberapa nilai-nilai lama yang sepanjang masa menjadi nilai-nilai universal.

Sehingga terminologi budaya sebagai media pengkomunikasi nilai seharusnya tak akan pernah usang oleh pengaruh modernitas. Saat ini mungkin kita banyak dibanjiri kampanye pengembangan diri oleh para motivator modern, yang tak lain sebenarnya juga sebuah cara mengkomunikasikan sebuah nilai. Sementara bila kita telaah dan renungi secara mendalam, pementasaan lakon wayang “Wahyu Makutarama” misalnya, bisa jadi memberi substansi nilai yang lebih membumi bagi kita sebagai orang Jawa.

Revolusi budaya bisa diartikan sebagai upaya kita menggagas dan memelihara budaya dengan tidak lagi berdiri pada paradigma konvensional akan pemahaman budaya, tapi adalah sebuah upaya yang didahului dengan merubah cara pandang kita terhadap budaya itu sendiri. Sehingga apa yang kita sebut sebagai budaya saat ini tidak lagi sekedar sebuah produk seni budaya yang justru dikarantina dan sengaja dipinggirkan dari pengaruh-pengaruh modern, tanpa harus mengurangi makna fungsi utamanya sebagai hasil budi daya kreasi untuk mengkomunikasikan nilai-nilai.

Dari perspektif pemahaman saya, bisa dijabarkan sebuah konsep revolusi budaya dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

Semua konsep pembangunan dan pengembangan kota Solo dan seluruh eks karesidenan Surakarta, harus berangkat dari master-plan tata kota, wilayah serta pengelolaannya, yang merupakan penjabaran dari penggalian kembali produk kearifan budaya lokal, dengan perenungan kembali konsep-konsep budaya tradisional untuk di-transformasikan ke dalam rencana kerja pembangunan dan pengembangan wilayah, misalnya :

1. Konsep untuk mempertahankan alun-alun (ruang terbuka) yang dikelilingi oleh kraton (simbol pusat pemerintahan), pasar (simbol hubungan antar manusia), dan tempat ibadah (simbol hubungan manusia dengan Sang Pencipta), yang selalu dijaga estetikanya.
2. Pemeliharaan wilayah tertentu sebagai daerah dengan bangunan cagar budaya (yang secara filosofis konon arsitektur bangunan Jawa, adalah sebuah karya yang mengupayakan harmoni alam, dan ramah lingkungan), yang dituangkan dalam peraturan daerah dan alokasi anggaran yang memadai.
3. Acara ritual tradisi tertentu yang bisa diterima semua pihak, yang bisa dimaknai sebagai bagian dari nilai-nilai berkumpul dan bersosialisasi sebagai sesuatu yang penting, bisa menjadi sebuah agenda pemerintah (tidak hanya secara parsial menjadi agenda kraton) yang secara komperhensif bisa menjadi agenda yang bermanfaat selain sebagai kalender rutin kegiatan budaya, tapi juga memberi manfaat secara ekonomi dan sosial.
4. Digagas sentra-sentra seni budaya, yang juga dikelola secara komperhensif, dengan kaidah-kaidah manajemen modern sehingga secara ekonomi paling tidak bisa tetap terjamin keberlangsungannya.
5. Menginventarisir kembali berbagai agenda event-event, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional agar bermanfaat bagi pengembangan produk budaya.
   

1. Merangsang kelompok pemuda pelaku desain grafis untuk juga mulai memelopori konsep digitalisasi wayang, batik dan produk budaya lainnya.
2. Memberi fasilitas seluas-luasnya bagi upaya-upaya pengelolaan, pengembangan, penelitian, produksi dan perdagangan produk budaya baik itu media seni rupa, seni pertunjukan, media cetak, dengan memanfaatkan teknologi multimedia, internet, audio-visual.
3. Membuat sebuah konsep estetika fasilitas umum dan wajah-wajah kota yang tentunya dibangun dengan memanfaatkan produk teknologi modern, yang bisa dengan mudah dipersepsikan sebagai produk budaya.
4. Meminta keterlibatan para pelaku usaha industri dan perdagangan modern agar menjadi agen bagi kelestarian produk-produk budaya.
   

Tafsir revolusi budaya yang saya utarakan bisa jadi sudah menjadi sebuah rumusan oleh para pembuat kebijakan, hanya saja seharusnya hal ini tidak hanya menjadi agenda pemerintah secara sepihak, tapi dari awal konsep dan strategi harus juga sudah melibatkan seluruh masyarakat Solo, paling tidak para tokoh-tokoh budaya dan orang-orang yang berkompeten dalam teknologi dan memiliki wawasan budaya.

Solo, 5 Desember 2010

Pitoyo Amrih

http://pitoyo.com

Penulis buku dan pemerhati budaya.